Bank BPD Bali Dukung Penyaluran Program Kredit Perumahan, Jadi Katalis Penting Bagi Penguatan Ekonomi Daerah

• 25 November 2025
• Dibaca : 41 Pengunjung

Badung – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meluncurkan Program Kredit Perumahan (KPP) pada 21 Oktober 2025. Program ini bertujuan memperluas akses pembiayaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendorong penguatan usaha kecil melalui dukungan pembelian, pembangunan dan renovasi tempat usaha.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar Sosialisasi KPP pada Selasa, 25 November 2025, di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana. Kegiatan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta 20 calon penerima program dari Denpasar, Badung, dan Buleleng.

Dalam sambutannya, Menteri Maruarar menegaskan masih banyak rumah tidak layak huni di Bali yang perlu segera diperbaiki. “Kita ingin melakukan langkah nyata untuk perubahan. Tahun depan anggaran akan meningkat hingga 100 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Denpasar terdapat sekitar 100 rumah yang akan direnovasi dalam empat bulan ke depan agar tidak ada lagi kawasan kumuh. Maruarar juga menyebut, KPP bukan hanya membantu warga memiliki rumah layak, tetapi juga memberantas praktik rentenir dengan menyediakan akses kredit yang mudah, cepat, dan murah.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Bali masih membutuhkan sekitar 32 ribu rumah layak huni, dengan mayoritas kebutuhan berada di tingkat kabupaten/kota. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus ditingkatkan agar dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak. “Kami mengapresiasi program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri. Kami berharap di Bali program ini bisa berjalan progresif,” ujarnya.

Untuk program KPP, Bank BPD Bali menjadi salah satu bank penyalur. Tentu program ini menurut Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., menjadi katalis penting bagi penguatan ekonomi daerah.  “Hampir 110 sektor ekonomi akan terdampak oleh program KPP. Untuk tahun ini, target penyaluran di Bali mencapai Rp 11,5 miliar dan akan meningkat tahun depan,” jelasnya.

Selain menyalurkan KPP, Bank BPD Bali juga mencatat capaian positif dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Oktober 2025. Total penyaluran KUR mencapai Rp1,58 triliun bagi 7.920 UMKM, dengan 60,97 persen di sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan dan perikanan.

Segmen KUR Mikro menyerap alokasi Rp300 miliar (100 persen dari kuota), sedangkan KUR Ultra Mikro (Sumi) mencatat Rp520 juta dan KUR Kecil sebesar Rp1,21 triliun. Sudharma menegaskan komitmen bank dalam memperkuat permodalan pelaku usaha produktif secara prudent, transparan, dan akuntabel.

Selain KUR, Bank BPD Bali juga menyalurkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebesar Rp8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp3,3 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Sosialisasi KPP turut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., Dirjen Perumahan dan Perkotaan Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si. serta Komisioner BP Tapera Dr. Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A.

Informasi lebih lanjut terkait Produk Kredit Program Perumahan (KPP) Bank BPD Bali, silahkan klik tautan: https://www.bpdbali.co.id/page/read/260 atau dapat menghubungi BPD Bali Call 1500844

Bank BPD Bali berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Last Update : 2025-11-26 02:02:28