Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan, Bank BPD Bali Perkuat Platform KKPD dan Ekosistem Digital Pemkab Badung

• 17 Oktober 2026
• Dibaca : 15 Pengunjung

BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung menggelar High Level Meeting (HLM) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Jumat (16/10/2026) di Kuta, Badung.

Forum strategis ini menegaskan komitmen Pemkab Badung bersama Bank BPD Bali, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengakselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan penguatan sistem penerimaan berbasis digital.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan pentingnya pergeseran fokus dari sekadar proses administratif menuju pencapaian output digitalisasi yang nyata dan berdampak. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara pengeluaran untuk memiliki visi yang sejalan dalam mendorong belanja non-tunai (cashless) melalui KKPD.

"Di era digitalisasi sekarang ini, paradigma pengelolaan keuangan dituntut bertransformasi menuju ke arah non-tunai. Salah satu instrumen berdasarkan regulasi adalah memanfaatkan kartu kredit pemerintah daerah dalam setiap belanja daerah. Pengelolaan uang persediaan melalui KKPD jauh lebih efektif, akuntabel, dan transparan dibanding cara konvensional," tandasnya

Adi Arnawa meminta Bank BPD Bali sebagai mitra utama kas daerah (RKUD) untuk terus mememperbarui infrastruktur teknologi agar seluruh transaksi digital masyarakat maupun pemerintah berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Ida Bagus Suamba, selaku Ketua Harian TP2DD Badung memaparkan bahwa seluruh pembayaran belanja daerah Pemkab Badung saat ini telah 100 persen dilaksanakan secara non-tunai. Penggunaan KKPD juga telah diterapkan di seluruh perangkat daerah.

Dari sisi penerimaan pajak daerah pada Semester I 2026, pembayaran melalui kanal digital seperti mobile banking, internet banking, QRIS, dan e-commerce telah mencapai 55,36 persen.

"Sesuai Permendagri No. 56 Tahun 2021, ETPD mencakup transaksi belanja dan pendapatan daerah. Saat ini belanja Pemkab Badung sudah non-tunai dan KKPD telah terimplementasi di seluruh OPD. Untuk memaksimalkan nilai Championship TP2DD, kita berkoordinasi intensif dengan Bank BPD Bali untuk memperluas e-retribusi digital, salah satunya penyediaan QRIS khusus perparkiran dan destinasi wisata agar tata kelola penerimaan semakin transparan," urainya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Irwan, memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Badung yang berhasil mempertahankan Indeks ETPD di angka 97,50% (kategori Digital) pada Semester I 2026. Dari sisi belanja, realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Badung hingga September 2026 mencatatkan angka yang sangat positif, yakni mencapai Rp6,43 miliar atau melambung 422% (YoY) dengan total 1.531 transaksi di 39 OPD.

"Pencapaian transaksi KKI sebesar Rp6,43 miliar ini menunjukkan bahwa digitalisasi belanja Pemkab Badung berkembang sangat pesat," sebutnya.

BI mendorong empat area prioritas yakni percepatan digitalisasi pajak/retribusi, perkuatan insentif pembayaran digital, evaluasi roadmap TP2DD secara berkala, serta optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan ekosistem perbankan dan merchant demi efisiensi APBD.

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kemendagri RI, Yanuar Andriyana Putra, ST., MMSI, menjelaskan bahwa implementasi SIPD-RI dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Pemerintah Daerah (Permendagri No. 79 Tahun 2022) bertujuan memotong birokrasi dan mempermudah pertanggungjawaban APBD secara paperless. 

Pihaknya mengapresiasi keaktifan Bank BPD Bali yang terhubung langsung dengan sistem Kemendagri untuk SP2D Online dan persiapan otomatisasi SIPD Pendapatan.

"KKPD membagi instrumen belanja barang/jasa/modal dan perjalanan dinas dengan opsi UP tunai dan KKP yang fleksibel untuk meminimalkan simpanan uang tunai di brankas. Kemendagri mengapresiasi Bank BPD Bali yang secara sistem berada di barisan terdepan BPD se-Indonesia dalam mendukung SP2D Online serta pengembangan pendapatan online yang terintegrasi penuh dengan SIPD," ungkapnya.

Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M., menegaskan bahwa Bank BPD Bali merupakan salah satu bank di Indonesia yang telah memiliki perizinan dan instrumen Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Pemerintah Daerah paling lengkap dari Bank Indonesia dan Kemendagri.

Instrumen tersebut meliputi penggunaan QRIS, Kartu Kredit Virtual, Kartu Fisik, hingga Online Payment melalui e-Katalog dan toko daring seperti Bali Mall dan M Bizz Market.

"Bank BPD Bali siap menjadi agregator utama ekosistem digital Pemkab Badung. Layanan sistem kami beroperasi 24 jam nonstop untuk mengawal seluruh transaksi e-retribusi OPD penghasil serta transaksi belanja daerah," ucapnya.

"Kami merekomendasikan langkah akselerasi Championship 2026, antara lain penerapan e-retribusi terintegrasi, transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Pemerintah Daerah melalui toko daring/e-katalog lokal, serta mekanisme pengesahan SP2D Online tanpa lampiran kertas (paperless) untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan daerah," imbuh Ida Bagus Gede Setia Yasa.

Last Update : 2026-10-19 21:06:44