Bank BPD Bali optimalkan potensi dan sinergi ekosistem pemerintah daerah untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah se-Bali

• 20 Februari 2026
• Dibaca : 26 Pengunjung

DENPASAR - Bank BPD Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait tata kelola penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2026 di kawasan Sanur, Denpasar, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Bisnis dan staf Bank BPD Bali masing-masing cabang, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga kabupaten/kota se-Bali, serta para operator teknis.

Direktur Bisnis Bank BPD Bali I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dengan pemerintah daerah dan dunia pendidikan, khususnya dalam program literasi dan edukasi keuangan.

“Bali mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini membersamai kami di cabang masing-masing terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat penting dan positif, seperti terkait dengan literasi, terkait dengan edukasi, terkait juga dengan program-program pemerintah melalui OJK, semisal program Satu Rekening Satu Pelajar (Simpel) dan kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program masing-masing di daerah," ungkapnya.

Ia menegaskan arah kebijakan pemegang saham agar Bank BPD Bali semakin kuat sebagai bank milik masyarakat Bali. “Dapat saya informasikan terkait dengan Bank BPD Bali bahwa arahan dari seluruh pemegang saham adalah bagaimana Bank BPD Bali ini menjadi 'Bank-nya Nak Bali'," katanya.

Saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) awal Februari 2026 lalu, lanjutnya, bank yang dimiliki oleh masyarakat Bali ini telah ikut berkontribusi terkait dengan potensi-potensi keuangan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari provinsi dan kota serta kabupaten di Bali. Sumanaya juga memaparkan kontribusi nyata Bank BPD Bali terhadap keuangan daerah dan negara.

“Sudah terinformasi luas bahwa kami telah mentransfer dividen ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp826 miliar dari keuntungan kami di angka Rp1,1 triliun. Jadi, sebesar 75% dari keuntungan kami, kami distribusikan sesuai dengan share saham masing-masing totalnya sebesar Rp826 miliar. Ini adalah kontribusi kami bagi pertumbuhan masyarakat Bali," jelasnya.

Selain itu, Bank BPD Bali juga berkomitmen dalam membayar pajak perusahaan dan PPh sebesar Rp638 miliar untuk kepentingan pusat. Jadi, kata dia, Bank BPD Bali berkontribusi sekitar Rp1,4 triliun untuk penghasilan negara dan pemerintah.

Dalam FGD tersebut, fokus utama diskusi diarahkan pada tata kelola penyaluran TPG agar tetap konsisten menggunakan rekening Bank BPD Bali.

“Tujuan utamanya adalah, kami ingin penyaluran TPG yang selama ini sudah tertata rapi skemanya dan administrasinya—di mana sudah menunjuk rekening Bank BPD Bali bagi masing-masing guru—bagaimana ke depannya agar penyaluran TPG tersebut tetap konsisten, berkesinambungan, dan tetap di Bank BPD Bali," harapnya.

Selain itu, Bank BPD Bali juga memperkenalkan inovasi produk kredit berbasis TPG bagi guru. "Kami akan membuat produk terkait dengan Kredit Aneka Guna atau kredit konsumsi lainnya yang sumber pengembaliannya atau repayment capacity-nya akan difokuskan dari TPG ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Dana dan Hubungan Kelembagaan Bank BPD Bali Agus Junio Kurniawan menekankan pentingnya literasi keuangan dan perlindungan guru dari praktik pembiayaan nonresmi.

Agus Junio juga menyampaikan keberhasilan Bank BPD Bali dalam mengelola dana BOS di seluruh Bali dengan predikat zero return pada 2024–2025. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam penyaluran TPG agar tidak terjadi retur dan kendala administrasi. Pihaknya berharap keberhasilan dalam pengelolaan dana BOS tersebut dapat tertular dalam penyaluran TPG juga bisa mencapai status zero return.

Dukungan penuh terhadap optimalisasi peran Bank BPD Bali juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, S.T., M.Si. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk TPG, idealnya terafiliasi dengan bank milik pemerintah daerah.

“Menjadi catatan penting ketika tunjangan profesi guru (TPG) belum terafiliasi secara penuh dengan Bank BPD Bali. Jika penyaluran dilakukan melalui bank lain, proses pencatatannya menjadi repot," sebutnya.

Ia berharap melalui FGD ini seluruh kendala dapat diselesaikan secara sistemik. FGD ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan Bank BPD Bali dalam menjaga kelancaran penyaluran TPG sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bali.

"Kontribusi kita untuk meningkatkan sistem perbankan daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan. Siklusnya adalah pendapatan daerah dan masyarakat menggerakkan roda ekonomi melalui sistem perbankan yang akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Last Update : 2026-02-21 04:41:12