Bank BPD Bali bersama Kemendagri kawal implementasi SP2D ONLINE SIPD RI di Seluruh Pemda di Bali

• 13 Februari 2026
• Dibaca : 27 Pengunjung

DENPASAR - Seluruh kabupaten di Provinsi Bali menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD), khususnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, paling lambat pada Triwulan I tahun 2026. 

Komitmen ini terungkap dalam kegiatan Tes Operasional (TO) SIPD RI versi 2.0 dan percepatan SP2D Online yang digelar Bank BPD Bali, Jumat (13/2/2026) di Denpasar.

Kegiatan tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah dari tujuh kabupaten di Bali, sementara dua lainnya yakni Pemkot Denpasar dan Pemkab Buleleng telah lebih dahulu menerapkan SP2D Online. Tes operasional ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kesiapan teknis sekaligus menyamakan persepsi antar-pemerintah daerah dalam percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan Test Operasional (TO) untuk Kabupaten yang belum implementasi  yang akan berlanjut untuk live transaksi melalui SP2D Online SIPD RI, sehingga diharapkan bulan maret Pemerintah Daerah di Bali sudah mencapai 100% dalam implementasi SP2D Online SIPD RI.

Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa S.Kom., MM, didampingi Direktur Bisnis I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. mengatakan bahwa implementasi SP2D Online merupakan target bersama yang harus segera diwujudkan. Hal ini juga terkait implementasi SP2D Online yang juga salah satu instrumen parameter dalam penilaian Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Maret tahun 2026.

Ia menjelaskan, terdapat dua parameter utama baru dalam penilaian TP2DD tahun 2026, yakni implementasi SP2D Online dan kerja sama dengan e-commerce dalam transaksi non-tunai. 

"Sebagai pendukung utama implementasi TP2DD di Bali, kami berharap banyak agar kerja sama ini memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas sistem pembayaran daerah," harapnya.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, mengapresiasi peran strategis Bank BPD Bali sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dinilai konsisten mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah.

"Bank BPD Bali yang tentunya sangat berkontribusi selaku Bank RKUD. Banyak hal telah dilakukan oleh Bank BPD Bali untuk mendorong percepatan digitalisasi daerah," ungkapnya.

Ia menyebutkan, dari tujuh kabupaten yang hadir, seluruhnya telah berkomitmen agar SP2D Online dapat efektif paling lambat  Maret 2026. Simon juga mendorong Bali menjadi percontohan nasional dalam implementasi SP2D Online.

"Kami secara kelembagaan Kementerian Dalam Negeri berharap bahwa Bali ini bisa menjadi pilot project sehingga nantinya bisa diimplementasikan ke seluruh Indonesia," ujarnya.

Dari sisi pemerintah provinsi, Kepala Bidang BPKAD Provinsi Bali, Ni Made Budi Setiawati, menilai tes operasional ini menjadi momentum untuk menyatukan kembali langkah seluruh kabupaten dan kota di Bali setelah sempat terkendala padatnya realisasi belanja daerah di akhir tahun.

Sementara itu, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kemendagri, Muhamad Zulfan Arief, mengungkap secara nasional, dari 546 Pemerintah Daerah, sebanyak 467 Pemda sudah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) penggunaan Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Rinciannya, 35 dari 38 provinsi, 344 dari 415 kabupaten, dan 88 dari 93 kota sudah menetapkan regulasi tersebut. Namun, yang benar-benar sudah bertransaksi menggunakan KKPD baru mencapai 210 Pemda.

Arief juga melihat posisi strategis Bank BPD Bali dalam mendukung ekosistem digital transaksi pemerintah daerah, termasuk Kartu KKPD.

"Perlu diketahui, hanya ada sembilan BPD di Indonesia yang sudah bisa menerbitkan kartu kreditnya sendiri, dan Bank BPD Bali adalah salah satunya," ujarnya.

Bank BPD Bali, lanjutnya, sudah memiliki tiga komponen lengkap, yaitu QRIS, Kartu Fisik, dan Online Payment, sementara BPD lain kebanyakan baru memiliki satu atau dua komponen saja.

Ia menekankan tujuan dari implementasi SP2D Online dan KKPD ini merupakan perubahan budaya kerja menuju digitalisasi yang lebih akuntabel. Arief juga menyampaikan bahwa secara nasional, dari 546 pemerintah daerah, baru 191 pemda yang telah mengimplementasikan SP2D Online, sehingga komitmen Bali dinilai sebagai langkah progresif.

Analis Kebijakan Ahli Muda Pusdatin Setjen Kemendagri, Irnawati Tahir, menegaskan bahwa SP2D Online merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Pusdatin sendiri berkomitmen untuk mendukung implementasi sistem SP2D online SIPD-RI di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali," tandasnya.

Ia berharap seluruh kabupaten di Bali dapat menjalankan SP2D Online secara efektif pada Maret 2026 sesuai target nasional. yang telah mengimplementasikan SP2D Online, sehingga komitmen Bali dinilai sebagai langkah progresif.

Analis Kebijakan Ahli Muda Pusdatin Setjen Kemendagri, Irnawati Tahir, menegaskan bahwa SP2D Online merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Pusdatin sendiri berkomitmen untuk mendukung implementasi sistem SP2D online SIPD-RI di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali," tandasnya.

Ia berharap seluruh kabupaten di Bali dapat menjalankan SP2D Online secara efektif pada Maret 2026 sesuai target nasional.

Last Update : 2026-02-14 11:13:36